Sat, 15 Aug 2020
    UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURAKARTA
Jl. Dr. Wahidin 05/VI Surakarta 57141 Telp./Fax. : (0271) 717954 email : unusurakarta@yahoo.com
  E-JURNAL
 
DAFTAR JURNAL
  Volume 13
    Nomor 37
     
Implementasi Ide Keseimbangan dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Dalam Bidang Pers, dan Delik Pers
Penulis : Sutrisno SH M.Hum, 2016-11-04, ISSN : 1693-7201, 18 Hal
Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan perananya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.
Bahwa suatu delik dikategorikan sebagai delik pers adalah tergantung adanya sarat mutlak publikasi, dan syarat publikasi merupakan ukuran penentu bagi terjadinya delik pers. Kriteria pokok yang harus dipenuhi untuk adanya-terjadinya delik pers yakni dilakukan dengan barang-barang cetakan; perbuatan tersebut terdiri atas pernyataan fikiran atau perasaaan; dan adanya publikasi, sehingga perbuatan tersebut menjadi suatu kejahatan.
Delik pers adalah sebagai perbuatan yang dapat dipidana baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan dengan menggunakan pers. Pers dalam arti sempit adalah alat cetak, dan dalam arti luas adalah termasuk didalamnya adalah semua bentuk media, media elektronik: radio dan televisi.
Dalam upaya pembaharuan bidang hukum pidana, telah dilakukan penyusunan-rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terutama beberapa pasal yang berkaitan dengan delik pers antara lain, dimuatnya ketentuan pidana yang baru berupa pencabutan profesi.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Netralitas Pers
Full Text: Di sini
Selengkapnya..

     
Quo Vadis Perda Syariah Tentang Penutupan Sentra Bisnis Saat Shalat Jum’at
Penulis : Ahmad Faruk, 2016-11-05, ISSN : 1693-7201, 12 Hal
Di Indonesia, perda syari’at mengandung polemik berkepanjangan. Tak bisa dipungkiri bahwa perda tersebut telah menyeret kaum urban untuk berpikir tentang keberadaan perda syari’at dalam otonomi daerah. Sepanjang tahun 2012, bisa disimak dari semakin banyaknya dominasi penggunaan simbol-simbol Islam di segala bidang kehidupan, seperti halnya aksi kekerasan terhadap agama lain mengatasnamakan Islam, diwajibkannya jibab, menjamurnya perguruan tinggi Islam, pendirian bank syari’ah, hingga bebas buta aksara al-Qur’an di lembaga pendidikan formal.
Upaya menghadirkan pesan Islam secara total (kaffah) oleh sebagian pemeluknya, salah satunya ditunjukkan dengan upaya melakukan formalisasi syari’at Islam. Oleh karena itu, keberadaan undang-undang yang diambil sepenuhnya dari syari’at Islam merupakan keniscayaan. Sementara bagi sebagian yang lain, syari’at Islam tidak perlu diformalkan dalam perundang-undangan karena itu bagian dari kewajiban individual pemeluknya dan berada di luar wewenang agama. Cukuplah nilai-nilai universal yang disepakati bersama yang menjadi bagian dari muatan perundang-undangan kita.
Ada beberapa pilar untuk menerapkan menerapkan syari’at Islam. pertama adalah adanya ketaqwaan yang dimiliki oleh individu-individu kaum muslimin. Pilar yang kedua adalah kontrol dari masyarakat, dan pilar yang ketiga adalah sistem kekuasaan atau negara yang menerapkan syari’at Islam secara sempurna kepada rakyatnya. Salah satu keistimewaan diberlakukannya hukum syari’at islam adalah sebagai jawabir dan jawazir. Perda syariat yang bermuncula di beberapa daerah sering mengatur tentang penutupan sentra bisnis disaat tertentu seperti shalat jumat. Contoh sentra bisnis ialah pasar, pusat pembelanjaan, ruko, atau yang lainnya. Hal ini dilakukan agar para penjual ataupun pembeli dapat melaksanakan ibadah dengan khidmat dan tenang. Justru perda syariat ini bertujuan untuk melindungi orang yang akan beribadah bukan membatasi masyarakat dalam melakukan jual beli (bisnis).
Ringkasnya perda berlandaskan pada Syariat Islam yang ada menunjukkan kebutuhan ummat terhadap tatanan Syariah. Karena implementasinya, Syariat menebarkan kemashlahatan secara totalitas, tak hanya kaum muslimin tapi non muslim. Hal ini menjadi bukti nyata raperda Syariat relevan dengan Negara Indonesia. Dampak positif dan negatif sudah pasti ada pada penutupan sentra bisnis ketika pelaksanaan shalat jumat. Dampak positifnya adalah budaya islam akan terasa berkembang mana kala umat muslim di daerah tersebut bebas melaksanakan ibadah shalat jumat. Sedangkan dampak negatifnya secara ekonomi (matematis) pedagang akan rugi manakala waktu berdagang dikurangi karena penutupan sentra bisnis.

Kata kunci : Quo Vadis, Pembentukan Raperda Syari’at, Sentral Bisnis
Full Text: Di sini
Selengkapnya..

     
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA ANTARA TUNTUTAN DAN REALITA
Penulis : Muhammad Yasin, 2017-01-09, ISSN : 1693-7201, 12 Hal
Lembaga pendidikan tinggi swasta merupakan lembaga tinggi yang setara dengan lembaga tinggi yang diselenggarakan pemerintah(negeri). Kiprah lembaga pendidikan swasta sama sebagaimana negeri, mereka ikut andil besar dalam mencerdaskan anak bangsa. Hal senada tentunya segala apa yang diharapkan dan diprioritasnya sama, namun kenyataan yang ada di lapngan, Lembaga Pendidikan Tinggi yang dikelola oleh yayasan atau organisasi masyarakat selalu kurang mendapat perhatian, apa yang diharapkan terkadang pula masih jauh dari harapan. Lembaga Penjaminan Mutu, akhir-akhir ini muncul sebenarnya untuk menjembatani lajunya perjalanan lembaga tersebut untuk melayani, mengontrol dan mengevaluasi keberadaan lembaga tersebut. Kebutuhan lembaga ini tentunya harus mendapat dukungan oleh civitas akademika.Visi misi lembaga pendidikan yang dicanangkaan dan diharapkan oleh yayasan atau ormas yang menangani lembaga pendidikan, harus dapat dilihat bilamana Lembaga Penjaminan Mutu berjalan dengan baik. Begitu juga kontrol yang dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) menjadi kebutuhan lembaga / instansi, karena melalui assesmen keberadaan lembaga tersebut layak mendapatkan pengakuan secara nasional, dengan harapan masyarakat pengguna tidak mengalami kekecewaan saat menempuh proses pendidikan.

Kata Kunci : PTAIS , Lembaga Penjaminan Mutu, dan BAN PT
Full Text: Di sini
Selengkapnya..

     
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
Penulis : SUPARNYO SH MH, 2017-01-09, ISSN : 1693-7201, 8 Hal
Terlepas dari puas atau tidak puas, UUD 1945 hasil perubahan telah sah ditetapkan dan disepakati oleh lembaga negara yeng berwenang. Oleh karena itu, mengingat UUD 1945 merupakan hukum tertinggi negara maka Perubahan UUD 1945 wajib diterima, dijalankan, dan dijadikan pedoman oleh seluruh elemen bangsa. Seluruh anggota negara, tanpa terkecuali, dengan beragam latar belakang baik jenis kelamin, suku, agama dan lain-lain menyatakan kesepakatan dalam konstitusi.
Persoalan yang penting setelah perubahan UUD 1945 adalah bagaimana UUD 1945 ditegakkan dan dipraktikkan demi mengantarkan keadilan dan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia? secara ringkas peran Mahkamah Konstitusi dalam penegakan hukum di Indonesia, terutama UUD 1945 sebagai hukum tertinggi negara, dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya.


Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Hukum, UUD 1945
Full Text: Di sini
Selengkapnya..

     
PUTUSAN HAKIM DAN UPAYA-UPAYA HUKUMNYA
Penulis : Nuruzzaman, 2017-01-09, ISSN : 1693-7201, 10 Hal
Hakim dalam memutuskan suatu putusan haruslah menggunakan “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa” (Ps 4 (1) UU No. 14 Tahun 1970). Dalam hal tersebut lazimnya dianggap sebagai tanda bahwa putusan yang berkepala kata-kata tersebut dapat dijalankan dengan paksa, yaitu dengan bantuan kekuatan umum yang terdiri dari alat-alat Negara. Selain itu putusan hakim haruslah diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum, bila tidak demikian maka putusan kan batal demi hukum.
Dalam keputusan Hakim tidak luput dari kekeliruan ataupun kekhilafan dan bahkan sudah barang tentu bersifat memihak. Maka dari itu demi untuk menegakan kebenaran dan keadilan setiap keputusan Hakim tersebut perlu dimungkinkan untuk diadakan pemeriksaan ulang sehingga kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi dalam suatu putusan itu dapat diperbaiki menurut semestinya. Jadi pada setiap keputusan Hakim pada umumnya dapat diberikan upaya hukum (Banding,Kasasi dan Request Civiel), yakni upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu keputusan tersebut.


Kata Kunci: Putusan Hakim dan Upaya hukumnya
Full Text: Di sini
Selengkapnya..

     
AL-TAFSIR AL-FALSAFI
Penulis : Drs. ABD GHOFFIR MA, 2017-01-09, ISSN : 1693-7201, 10 Hal
Keniscayaan al-Qur'an mengalami berbagai bentuk interpretasi – yang pada gilirannya menimbulkan berbagai macam Kitab Tafsir - disebabkan karena secara internal dalam al-Qur-an itu sendiri mengundang peluang untuk menafsirkannya. Sementara secara eksternal, fakta bahwa situasi dan kondisi kehidupan kaum Muslimin dari zaman ke zaman senantiasa dihadapkan kepada berbagai persoalan yang muncul, mereka harus menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut senantiasa mengacu pada al-Qur'an yang nota benenya sebagai pedoman hidup sepanjang masa. Sedangkan mujmalitas al-Qur'an tidak menjamin bagi penyelesaian berbagai persoalan tanpa mengadakan interpretsi atas ayat-ayatnya.
Maka wajar saja apabila kemudian timbul multi tafsir, karena multi acuannya pula. Ada Tafsir yang bernuansa jabari, tekstualis, bahkan sufistis karena interpretasinya berangkat dari pendekatan intuitif, dan ada pula Tafsir yang bernuansa qodari, kontekstualis, bahkan filosofis, karena berangkat dari pendekatan rasional. Apapun acuan yang dipergunakan oleh Mufassirin, baik itu intuitif maupun rasional, faktanya telah memperkaya khazanah pengetahuan tentang dunia Islam.
Salah satunya ialah "al-Tafsir al-Falsafi" , yakni tafsir yang bernuansa qodari, kontekstualis, bahkan filosofis, karena berangkat dari pendekatan rasional. Walaupun mengundang kontroversi, namun eksistensinya sah adanya.


Kata kunci : al-Qur-an, Tafsir, Filsafat
Full Text: Di sini
Selengkapnya..

 
 

  Jenis Akun
  Pengguna
  Sandi
Copyright © UNU Surakarta