Sat, 15 Aug 2020
    UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURAKARTA
Jl. Dr. Wahidin 05/VI Surakarta 57141 Telp./Fax. : (0271) 717954 email : unusurakarta@yahoo.com
  E-JURNAL
 
DAFTAR JURNAL
  Volume 13
    Nomor 36
     
Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Seksual Komersial
Penulis : Sutrisno SH M.Hum, 2016-11-04, ISSN : 1693-7201, 18 Hal
The problem of prostitution is the oldest problem on earth, but it still feels new to discuss and talk about. Commercial sexual exploitation in Surakarta is a crime against humanity which is more disturbing and worrisome and threatening the future of the victims, especially children and women.

To overcome this, the Surakarta City Government has endeavored to eradicate prostitution by making Local Regulation No. 3 of 2006 on the prevention of commercial sexual exploitation.

The application of the legal substance of the regulation is that women are not the sole bearer of responsibility in the commercial sexual practices but consumers may be punished as well.

In the application of the legal structure, law enforcement agents in addition to the advocates, the police officers, prosecutors and judges, officials of Civil Servants who are appointed by the law may perform the steps in overcoming commercial sexual exploitation either preventively or repressively.

In the application of the legal culture, there are still weaknesses of some community supporting for sexual exploitation because they feel aggrieved by the exploitation practices.

Keywords: Law Enforcement, Sexual Exploitation, Local Regulation.


Masalah pelacuran merupakan masalah yang paling tua di bumi ini, namun tetap terasa baru untuk dibahas dan dibicarakan. Kegiatan eksploitasi seksual komersial di Kota Surakarta merupakan tindak pidana terhadap kemanusiaan yang semakin merisaukan dan mencemaskan serta mengancam masa depan korban khususnya anak dan perempuan.

Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kota Surakarta telah berupaya untuk memberantas pelacuran dengan membuat Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2006, tentang penanggulangan eksploitasi seksual komersial.
Penerapan terhadap subtansi hukum dari Perda tersebut bahwa perempuan bukan satu-satunya pemikul tanggung jawab dalam praktek seksual komersial namun pihak konsumen dapat dikenakan sanksi juga.

Penerapan struktur hukum, penegak hukum selain advokad, polisi, jaksa dan hakim, pejabat Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Undang-undang dapat melakukan langkah-langkah dalam penanggulangan eksploitasi seksual komersial baik preventif maupun represif.

Penerapan budaya hukum, masih terdapat kelemahan yaitu adanya sebagian masyarakat yang mendukung eksploitasi seksual karena mereka merasa diuntungkan dengan praktek-praktek eksploitasi seksual tersebut.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Eksploitasi Seksual, Peraturan Daerah.
Full Text: Di sini
Selengkapnya..

     
INTEGRASI PENDIDIKAN ISLAM
Penulis : Jaenuri S.Pd.I, M.Pd.I, 2017-01-09, ISSN : 1693-7201, 12 Hal
Integrasi Pendidikan Islam merupakan salah satu solusi dari segala problematika yang terjadi dalam dunia pendidikan. Akhir-akhir ini terjadi banyak ketegangan di antara guru dan orang tua siswa. Satu sisi seorang guru harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk siswa, di sisi yang lain sebagian orang tua terlalu memanjakan anak-anaknya, sehingga ketegasan guru dianggap sebagai kriminalitas.
Jika hal semacam ini terus dibiarkan dalam dunia pendidikan islam, tentu siswa akan tumbuh menjadi karakter yang manja, semaunya sendiri, dan tidak memperhatikan aturan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Untuk mengatasi kesenjangan antar pelaku pendidikan perlu dilakukan koordinasi antar orang tua, sekolah dan masyarakat. Ketiga faktor tersebut sangat berperan dan berkaitan dalam membentuk pribadi yang berkompeten. Ketiadaan salah satu dari ketiganya akan menyebabkan terjadinya kerancuan dalam mengiring perkembangan siswa, sehinga menghambat tercapainya tujuan Pendidikan Islam.


Kata Kunci : Pendidikan Agama Islam, Keluarga, Masyarakat dan Sekolah
Full Text: Di sini
Selengkapnya..

     
PENERAPAN PIDANA PADA PELAKU KEJAHATAN TERHADAP BENDA CAGAR BUDAYA DI KOTA SURAKARTA
Penulis : Danang Ari Wibowo, 2017-01-09, ISSN : 1693-7201, 16 Hal
Di Negara Indonesia banyak sekali terdapat benda-benda peninggalan bersejarah dan purbakala. Peninggalan–peninggalan bersejarah dan purbakala tersebut merupakan suatu kekayaan yang tak ternilai harganya dari bangsa ini, yang sangat perlu sekali dan bahkan wajib untuk dirawat, dikelola dengan baik serta sangat perlu untuk dilestarikan. Benda–benda peninggalan sejarah dan purbakala tersebut yang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh undang–undang biasa disebut sebagai benda cagar budaya. Keberadaan dari benda-benda cagar budaya tersebut masih rawan dari kerusakan, kehilangan dan mungkin sampai kemusnahan, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun perbuatan dari manusia itu sendiri. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Kualitatif dan Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu dengan cara menuturkan atau menafsirkan data-data yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sejarah perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya di Indonesia adalah sejak zaman belanda dengan adanya Monumenten Ordonantie No. 19 Tahun 1931 sebagai dasar hukum perlindungan benda purbakala, selanjutnya zaman orde baru adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar dan pada era reformasi ini sudah disempurnakan dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Penerapan hukum bagi pelaku kejahatan terhadap benda cagar budaya adalah berupa hukuman penjara sesuai dengan pasal-pasal yang dilanggarnya.


Kata Kunci: Penerapan, Pidana, Benda Cagar Budaya, Kota Surakarta
Full Text: Di sini
Selengkapnya..

     
PEGADAIAN DALAM PERSPEKTIF PERBANKAN SYARIAH
Penulis : Ahmad Faruk, 2017-01-09, ISSN : 1693-7201, 12 Hal
Perekonomian syari’ah banyak diminati oleh masyarakat di zaman ini. Runtuhnya Eropa dan Amerika telah membuktikan bahwa kapitalis yang menjadi prinsip utama pada lembaga keuangan konvesional menjadi penyebab kerugian yang mereka alami. Bank Indonesia telah menginstruksikan agar bank-bank yang belum membuka layanan syari’ah agar cepat-cepat membuka layanan tersebut.
Di lembaga keuangan banyak dijumpai produk yang bernama gadai (rahn). Gadai merupakan produk yang banyak diminati oleh masyarakat menengah kebawah. Semua lembaga keuangan baik bank taupun non bank memiliki produk yang bernama gadai dengan berbagai macam cara transaksi yang berbeda-beda. Akan tetapi praktek yang ada belum bisa dikatakan syari’ah meski gadai tersebut dilaksanakan oleh lembaga keuangan yang berlebel syar’i.
Semua ulama sepakat bahwa gadai dibolehkan. Namun gadai yang sah harus memenuhi syarat dan rukun tertentu, agar bisa mendapat legalitas hukum sesuai syari’at Islam. Lembaga keuangan yang memiliki produk gadai harus bisa mengubah tradisi yang negatif agar ekonomi Islam dapat berkembang. Dengan cara merubah sikap dan memudahkan layanan, merupakan hal harus dilakukan lembaga keuangan syari’ah. Kerjasama antara lembaga keuangan syari’ah dan pemerintah merupakan hal penting guna memajukan pegadaian syari’ah.


Kata Kunci : Pegadaian, dan Syari’ah
Full Text: Di sini
Selengkapnya..

     
EKSISTENSI LEMBAGA LEGESLATIF DALAM NEGARA DEMOKRASI
Penulis : IAN HERMAWAN SH MH, 2017-01-09, ISSN : 1693-7201, 16 Hal
Kenyataannya pasca reformasi dimana pada era tersebut semua akses informasi dibuka lebar – lebar, saran aspirasi baik kepada pemerintah dan lembaga legeslatif pun dipermudah.Namun ternyata kebebasan yang ada sering kali disalah gunakan oleh pejabat dan anggota legeslatif salah satunya dengan bersekongkol melakukan tindakan korupsi. Kejahatan korupsi hampir menjalar ke semua sektor seperti penyakit menular tindakan pidana korupsi tidak mengenal instansi serta posisi dan jabatan, dan yang paling memilukan hati tindakan korupsi terjadi dari lembaga legeslatif pusat hingga daerah baik daerah yang terbilang kaya sampai daerah yang termasuk miskin.
Korupsi menjadikan program – program yang harusnya dapat berjalan dengan baik menjadi terhambat, dan yang lebih disayangkan yang melakukan tindakan korupsi seringkali mereka oknum –oknum yang telah mengetahui celah – celah dari aturan yang dapat direkayasanya. Sehingga sangat wajar bila tindak pidana korupsi ini tidak mudah diketahui karena kejahatan ini merupakan kejahatan yang terstruktur dan sistematis tidak akan mudah diketahui oleh pihak luar,
Fenomena ini menjadi suatu preseden buruk tindakan korupsi selalu berulang ulang, tanpa kita sadari hal ini merupakan bentuk penghinaan terhadap sistem dan peraturan yang telah ada. Mereka beranggapan dan berpikiran korupsi dengan uang yang sedikit atau banyak hukuman yang diberikan sama saja sehingga lebih baik korupsi dengan uang yang banyak sekalian, selain itu hitung – hitungan politiknya pun pasti sudah dipertimbangkan, contoh sederhana memang seseorang yang dipidana karena korupsi dengan hukuman lebih dari 5 ( lima) tahun maka hak politiknya memeilih dan dipilih ) akan dicabut selain menjalani sanksi hukuman fisik, namun bila seseorang tersebut sudah bebas maka diperbolehkan untuk kembali lagi malakukan aktifitas politiknya, seperti mendirikan partai baru, bergabung dengan partai sampai mencalonkan diri dalam pemilu baik sebagai calon eksekutif maupun calon anggota legeslatif, Hal itu bisa terjadi berdasarkan putusan Mahakamah Konstitusi (MK) atas uji materi dari undang – undang politik.


Kata kunci : Legislatif, Legitimasi dan Etika Politik
Full Text: Di sini
Selengkapnya..

     
PEMEROLEHAN BAHASA PERTAMA (BAHASA JAWA)
Penulis : Anni Nurul Hidayati S.Pd, M.Pd, 2017-01-09, ISSN : 1693-7201, 22 Hal
Penulis telah melakukan observasi dan pengamatan terhadap anak-anak di lingkungan rumahnya di Klaten Jawa Tengah. Pada observasi ini penulis akan membahas pemerolehan bahasa pertama dari sisi kehalusan budi dan kesopanan untuk menghormati penutur lain dalam berinteraksi.
Penulis mengumpulkan data kajian melalui pendekatan historis (pengalaman penulis) yaitu dari hasil observasi atau pengamatan, dan berinteraksi langsung dengan subyek kajian. Hasil kajian dianalisis menggunakan analisis pragmatik.
Dalam observasi ini ditemukan lima bentuk kesantunan berbahasa Jawa yaitu kesantunan berbahasa pemenuhan maksim kebijaksanaan, maksim penerimaan, maksim kemurahan, maksim kecocokan, dan maksim kesimpatian. Maksim kerendahan tidak ditemukan dikarenakan kebanyakan tingkat emosi dan kedewasaan anak-anak di lingkungan penulis masih kurang. Dalam pengamatan ini ditemukan ada enam pelanggaran yaitu pelanggaran maksim kebijaksanaan, maksim penerimaan, maksim kemurahan, maksim kemurahan, maksim kecocokan, dan maksim kesimpatian. Faktor penentu kesantunan dalam observasi ini meliputi faktor kebahasaan dan nonkebahasaan.


Kata kunci: pemerolehan bahasa pertama anak, bahasa jawa
Full Text: Di sini
Selengkapnya..

 
 

  Jenis Akun
  Pengguna
  Sandi
Copyright © UNU Surakarta